Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dapat diberikan berdasarkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak Kriteria Tertentu (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C Undang-Undang KUP), Wajib Pajak Persyaratan Tertentu (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D Undang-Undang KUP) atau Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN). Peraturan ini menguraikan persyaratan dan tata cara untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu, Wajib Pajak Persyaratan Tertentu atau Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.

Untuk dapat memperoleh Pengembalian Pendahuluan, wajib pajak yang bersangkutan harus mengajukan permohonan dengan cara mengisi kolom Pengembalian Pendahuluan dalam SPT dan selanjutnya Direktur Jenderal Pajak akan terlebih dahulu melakukan penelitian kewajiban formal Pengembalian Pendahuluan sebagaimana dirinci dalam peraturan ini, atau penelitian terhadap kebenaran penulisan dan penghitungan pajak serta penelitian terhadap Pajak Masukan. Hasil penelitian tersebut selanjutnya digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak Sebagai dasar untuk memberikan Pengembalian Pendahuluan kepada Wajib Pajak dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP). Akan tetapi, apabila Wajib Pajak Kritera Tertentu, Wajib Pajak Persyaratan Tertentu, atau Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah menyampaikan SPT yang menyatakan lebih bayar dan mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP, SPT tersebut ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP.

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 12 April 2018 dengan mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2010, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.03/2013, serta ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010 dan ketentuan Pasal 18A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.04/2011, Nomor 44/PMK.04/2012 dan Nomor 120/PMK.04/2013.

 

 

 

 

 

Sumber https://legalcentric.com/content/view/132137

Pemerintah Bakal Pungut Bea Masuk Barang Tak Berwujud
Pemerintah Bakal Pungut Bea Masuk Barang Tak Berwujud

No Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *