Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mengatur ketentuan tentang kewajiban, tata cara, dan pengembalian kelebihan pemotongan atau pemungutan pajak. Pemotongan atau pemungutan pajak yang terutang wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak luar negeri dan bukti pemotongan atau pemungutan pajak wajib dibuat sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang bukti pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan.

Apabila terjadi kesalahan penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib pajak luar negeri tetap dapat diberikan manfaat P3B melalui mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Akan tetapi, manfaat P3B tidak akan diberikan apabila terjadi penyalahgunaan P3B. Selain itu, peraturan ini juga mengatur ketentuan tentang surat keterangan domisili wajib pajak luar negeri yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan tertentu lainnya.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2017 dengan mencabut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana yang diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2010 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana yang diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2010.

 

 

 

 

 

Sumber https://legalcentric.com/content/view/127217

PP 36 Tahun 2017 Tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih Yang Diperlakukan Atau Dianggap Sebagai Penghasilan
PP 36 Tahun 2017 Tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih Yang Diperlakukan Atau Dianggap Sebagai Penghasilan

No Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *