Tarif PPh Final untuk UMKM Turun Menjadi Sebesar 0,5%

Pada tanggal 22 Juni 2018, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara simbolis meluncurkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 23). PP 23 ini merupakan revisi atas peraturan pemerintah sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 (PP 46). Peluncuran PP 23 ini diadakan di Surabaya tepatnya di Jatim Expo (Kompas, 2018). Meskipun peraturan ini sudah diberlakukan sejak tanggal 8 Juni 2018, tetapi peluncuran yang diadakan di Surabaya ini bertujuan untuk mensosialisasikan PP 23 kepada masyarakat luas.

Adapun, pertimbangan dikeluarkannya PP 23 tersebut adalah untuk mendorong masyarakat agar berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal. Pemerintah percaya dengan ditetapkannya PP 23 ini akan memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan kepada Wajib Pajak, khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Peraturan ini juga disambut positif oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN). Diwakili oleh ketua KADIN Rosan Perkasa Roeslani, KADIN berpendapat peraturan ini akan memberikan pengaruh yang positif kepada para pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya (Kompas, 2018).

Pada PP 46 sebelumnya pemerintah mengatur bahwa untuk Wajib Pajak UMKM (Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000) dikenai PPh Final sebesar 1% dari peredaran bruto yang berasal dari usaha selama 1 tahun. Melalui PP 23, pemerintah merevisi tarif PPh Final tersebut menjadi 0,5%.

Selanjutnya, berikut adalah tabel perbandingan antara PP 46 dengan PP 23:

No.KeteranganPP 46 Tahun 2013PP 23 Tahun 2018
1.Tarif1%0,5%
2.SifatWajibPilihan

 

Selanjutnya, apabila WP yang masuk kedalam kategori Wajib Pajak  yang memiliki peredaran bruto tertentu berdasarkan PP 23 tetapi ingin menggunakan tarif PPh yang berlaku umum, WP tersebut harus mengajukan permohonan kepada Ditjen Pajak.

Lebih lanjut, pengenaan tarif 0,5% ini pun memiliki batas waktu. Batasan waktu tersebut berbeda – beda berdasarkan kategoriWajib Pajak seperti tertera dibawah ini:

  1. Wajib Pajak Orang Pribadi dapat menggunakan tarif PPh Final 0,5% ini selama 7 tahun pajak.
  2. Wajib Pajak Badan yang berbentuk Koperasi, CV atau Firma dapat menggunakan tarif ini maksimal 4 tahun pajak.
  3. Wajib Pajak Badan yang berbentuk PT dapat menggunakan perhitungan PPh Final ini selama 3 tahun pajak.

Akan tetapi, pemerintah juga memberikan daftar Wajib Pajak yang tidak dapat menggunakan perhitungan PPh Final 0,5% ini. Wajib pajak yang tidak berhak untuk menggunakan tarif PPh Final 0,5% antara lain:

  1. Wajib Pajak yang memilih perhitungan PPh sesuai ketentuan umum;
  2. Wajib Pajak orang pribadi dengan penghasilan yang diperoleh dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, termasuk persekutuan atau firma yang terdiri dari Wajib Pajak orang pribadi berkeahlian sejenis seperti firma hukum, kantor akuntan dan lain sebagainya;
  3. Wajib pajak dengan penghasilan yang diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri;
  4. Wajib pajak yang penghasilannya telah dikenai PPh yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri;
  5. Wajib pajak dengan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak; dan
  6. Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap.

Sebagai kesimpulan, meskipun dampak terhadap angka pertumbuhan UMKM belum dapat terlihat, PP 23 ini akan memudahkan para pelaku UMKM dalam melakukan perhitungan PPh dan juga meringankan beban pajak para pelaku UMKM. Selain tarif PPh Final yang lebih rendah yaitu 0,5%, PP 23 juga memberikan keleluasaan kepada Wajib Pajak untuk memilih dalam menghitung PPh.

 

Referensi:

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
  2. Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
  3. Andri Donnal Putera, Kompas, 2018, https://ekonomi.kompas.com/read/2018/06/22/121120426/presiden-jokowi-umumkan-revisi-pajak-umkm-05-persen
  4. Andri Donnal Putera, Kompas, 2018, https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/09/121500626/kadin-senang-jokowi-turunkan-pajak-umkm-jadi-0-5-persen

 

Disclaimer:
Informasi yang terkandung pada artikel ini dimaksudkan semata-mata untuk memberikan panduan umum terkait topik yang disampaikan untuk penggunaan pribadi pembaca yang sepenuhnya bertanggung jawab atas penggunaannya. Penerapan dan dampak hukum dapat sangat bervariasi berdasarkan fakta spesifik yang berhubungan. Mengingat sifat perubahan dari hukum dan peraturan, maka penundaan, kelalaian atau ketidakakuratan dalam pemberian informasi dapat terkandung pada artikel ini. Dengan demikian, informasi pada artikel ini diberikan dengan pengertian bahwa penulis di sini tidak dalam kapasitas memberikan jasa atau advis profesional. Sehingga tulisan ini tidak boleh digunakan sebagai pengganti konsultasi profesional yang kompeten. Sebelum membuat keputusan dan/atau mengambil tindakan apa pun, pembaca harus selalu berkonsultasi dengan profesional terkait sehubungan artikel ini. Foresight Consulting sebagai salah satu konsultan pajak terbaik di Indonesia siap memberikan solusi yang tepat bagi permasalahan perpajakan anda.

 

Penulis : Andy Bagus.

Penyunting Naskah : Handy/ Huswatun/ Ressa/ Gilang.

 

Putusan MK Harusnya Tak Pengaruhi Syarat Kuasa Wajib Pajak?
Putusan MK Harusnya Tak Pengaruhi Syarat Kuasa Wajib Pajak?

No Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *