Surat Keterangan Domisili Bagi Subjek Pajak Dalam Negeri Indonesia Dalam Rangka Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda

Wajib Pajak memerlukan Surat Keterangan Domisili Bagi Subjek Pajak Dalam Negeri untuk memperoleh manfaat P3B antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra. Surat Keterangan Domisili Bagi Subjek Pajak Dalam Negeri tersebut diberikan kepada wajib pajak yang memenuhi persyaratan teknis dan administratif yang ditetapkan secara rinci dalam peraturan ini serta proses yang harus dijalankan, serta batas waktu pelaksanaan setiap tahapan dalam proses permohonan dan penerbitan Surat Keterangan Domisili Bagi Subjek Pajak Dalam Negeri. Peraturan ini juga dilengkapi dengan contoh format dokumen yang harus digunakan dalam proses permohonan Surat Keterangan Domisili Bagi Subjek Pajak Dalam Negeri.

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 12 Mei 2017 dengan mencabut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-35/PJ/2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber https://legalcentric.com/content/view/126240

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-178/PJ/2018
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-178/PJ/2018

No Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *