Substansi Rancangan Omnibus Law Mengenai Perpajakan

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan bahwa Kementerian Keuangan telah menyiapkan rancangan omnibus law mengenai perpajakan. Sesuai rencana, omnibus law perpajakan akan terdiri dari 28 pasal dan menyelaraskan 7 undang-undang (UU) meliputi UU Pajak Penghasilan (PPh), UU Pajak Pertambahan Nilai, UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU tentang Kepabeanan, UU tentang Cukai, UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan UU tentang Pemerintah Daerah.

Sri Mulyani menyebutkan beberapa poin penting dalam omnibus law mengenai perpajakan. Pertama, terdapat penurunan tarif PPh badan dari 25% menjadi 20% yang dilakukan secara bertahap. Kedua, terdapat insentif perpajakan bagi perusahaan yang terdaftar di bursa berupa tambahan pengurangan tarif PPh badan sebesar 3% dari tarif normal. Ketiga, terdapat penghapusan PPh atas dividen pada perusahaan dalam negeri dan luar negeri yang berinvestasi di Indonesia. Keempat, terdapat ketentuan mengenai penentuan subjek pajak orang pribadi atas warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri serta pekerja asing yang tinggal di Indonesia.

Selain itu, terdapat pula ketentuan mengenai hak atas pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak (PKP) yang membeli barang atau jasa dari pihak non-PKP. Lalu, terdapat perubahan tarif sanksi perpajakan. Kemudian, terdapat pengenaan pajak bagi perusahaan digital internasional meskipun perusahaan tersebut tidak memiliki badan usaha tetap fisik atau kantor cabang di Indonesia. Lebih lanjut, terdapat pula ketentuan mengenai rasionalisasi pajak daerah.

 

Sumber:

www.legalcentric.com

Pedoman Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
Pedoman Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

No Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *