Skema Keberatan Pajak Akan Diubah

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Badan Pemeriksa Keuangan, selama periode tahun 2012-2016, jumlah piutang pajak meningkat secara signifikan. Peningkatan tersebut terjadi karena skema keberatan yang berlaku dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Skema keberatan tersebut menjadi salah satu topik pembahasan dalam revisi undang-undang tersebut. Menurut sebagian anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, skema keberatan tersebut perlu diubah demi menjamin hak negara atas pajak yang masih harus dibayar tanpa penundaan karena pengajuan keberatan.

Skema keberatan pada saat ini mulai berlaku sejak tahun 2007. Sedangkan sebelum tahun 2007, pembayaran pajak tidak ditunda meskipun dengan adanya pengajuan keberatan sehingga pajak dapat langsung ditagih setelah penerbitan surat ketetapan pajak.

 

 

 

 

 

 

Sumber https://legalcentric.com/content/view/129859

Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-185/PJ.08/2018
Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-185/PJ.08/2018

No Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *