Skema Keberatan Pajak Akan Diubah

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Badan Pemeriksa Keuangan, selama periode tahun 2012-2016, jumlah piutang pajak meningkat secara signifikan. Peningkatan tersebut terjadi karena skema keberatan yang berlaku dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Skema keberatan tersebut menjadi salah satu topik pembahasan dalam revisi undang-undang tersebut. Menurut sebagian anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, skema keberatan tersebut perlu diubah demi menjamin hak negara atas pajak yang masih harus dibayar tanpa penundaan karena pengajuan keberatan.

Skema keberatan pada saat ini mulai berlaku sejak tahun 2007. Sedangkan sebelum tahun 2007, pembayaran pajak tidak ditunda meskipun dengan adanya pengajuan keberatan sehingga pajak dapat langsung ditagih setelah penerbitan surat ketetapan pajak.

 

 

 

 

 

 

Sumber https://legalcentric.com/content/view/129859

PER-02/PJ/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data Dan Pemindahan Wajib Pajak
PER-02/PJ/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data Dan Pemindahan Wajib Pajak

No Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *