Sanksi dalam Rancangan Undang-Undang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan

Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan yang akan merevisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Nomor 7 Tahun 1983, dan Nomor 8 Tahun 1983, pemerintah akan mengatur kembali sanksi administrasi perpajakan. Terdapat beberapa poin pembahasan yang terkait dengan sanksi administrasi perpajakan.

Pada saat ini, bunga atas kekurangan pembayaran karena pembetulan surat pemberitahuan tahunan dan masa adalah 2% per bulan dari pajak yang kurang dibayar. Dalam RUU tersebut, bunga tersebut akan dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% dibagi 12. Selain itu, bunga atas kekurangan pembayaran karena penetapan surat ketetapan pajak akan diubah dari 2% per bulan dari pajak yang kurang dibayar menjadi suku bunga acuan ditambah 10% dibagi 12.

Terkait dengan kelalaian atau keterlambatan dalam membuat faktur pajak, pengusaha kena pajak dikenakan sanksi sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak. Sanksi tersebut akan diubah menjadi 1% dari dasar pengenaan pajak. Sementara, pada saat ini, tidak terdapat sanksi administratif bagi pengusaha yang tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Dalam RUU tersebut, pemerintah mengatur sanksi atas pengusaha tersebut, yaitu 1% dari dasar pengenaan pajak.

 

 

 

 

 

 

Sumber https://legalcentric.com/content/view/142808

Kajian Kebijakan Pajak Bagi Semua Profesi
Kajian Kebijakan Pajak Bagi Semua Profesi

No Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *