Sanksi Atas Pelanggaran Ketentuan Devisa Hasil Ekspor

Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.04/2019 tentang Tarif atas Sanksi Administratif Berupa Denda dan Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Sanksi Administratif Berupa Denda atas Pelanggaran Ketentuan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

Peraturan Menteri Keuangan tersebut mempertegas pengenaan sanksi administratif berupa denda atas pelanggaran ketentuan devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan pengolahan sumber daya alam. Apabila eksportir tidak menempatkan devisa hasil ekspor ke dalam rekening khusus dalam jangka waktu yang ditentukan, mereka akan dikenakan denda sebesar 0,5% dari nilai devisa hasil ekspor yang belum ditempatkan dalam rekening khusus tersebut.

Selain itu, eksportir yang menggunakan devisa hasil ekspor untuk pembayaran selain pembayaran yang telah ditentukan akan dikenakan denda sebesar 0,25% dari nilai devisa hasil ekspor yang digunakan untuk pembayaran tersebut. Sementara, eksportir yang tidak memindahkan escrow account mereka di luar negeri ke dalam negeri akan dikenakan sanksi administratif berupa penundaan pemberian layanan kepabeanan di bidang ekspor.

 

Sumber : https://legalcentric.com/content/view/140935

Peraturan Tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online
Peraturan Tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online

No Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *