Rencana Penurunan Batas Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai

Pada saat ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sedang mempertimbangkan penurunan batas minimal transaksi yang berhak atas fasilitas pengembalian pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) pada bandar udara. Pertimbangan tersebut dilakukan karena batas minimal sebesar Rp5 juta dianggap terlalu tinggi.

Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, orang pribadi yang memegang paspor luar negeri dapat meminta pengembalian PPN dan PPnBM atas pembelian barang kena pajak yang dibawa ke luar daerah pabean Indonesia. Akan tetapi, pengembalian tersebut harus memenuhi beberapa syarat, antara lain nilai PPN paling sedikit sebesar Rp500 ribu.

Menurut rencana, batas minimal tersebut akan diturunkan dari Rp5 juta menjadi Rp1 juta. Penurunan batas minimal tersebut tidak memerlukan perubahan undang-undang dan cukup dilakukan melalui peraturan pemerintah.

 

Sumber : https://legalcentric.com/content/view/133045

46/PMK.010/2018 Tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Bunga Atau Imbalan Surat Berharga Negara Yang Diterbitkan Di Pasar Internasional Dan Penghasilan Pihak Ketiga Atas Jasa Yang Diberikan Kepada Pemerintah Dalam Penerbitan Dan/Atau Pembelian Kembali/Penukaran Surat Berharga Negara Di Pasar Internasional
46/PMK.010/2018 Tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Bunga Atau Imbalan Surat Berharga Negara Yang Diterbitkan Di Pasar Internasional Dan Penghasilan Pihak Ketiga Atas Jasa Yang Diberikan Kepada Pemerintah Dalam Penerbitan Dan/Atau Pembelian Kembali/Penukaran Surat Berharga Negara Di Pasar Internasional

No Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *