PMK Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT)

Rangkuman Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT)

Perubahan yang dimuat dalam peraturan ini mencakup:

  1. Pasal 1 angka 12 tentang definisi dari Penelitian dalam Penerimaan SPT;
  2. Pasal 3 ayat (1) tentang jenis-jenis SPT dan penambahan 1 ayat baru, yaitu ayat (3), tentang Penyebutan Bagian Tahun Pajak dalam SPT Tahunan PPh untuk Bagian Tahun Pajak;
  3. Pasal 8 dengan mengubah ayat (3), menghapus ayat (4) dan ayat (5), dan menambahkan ayat-ayat baru, yaitu ayat (2a), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) tentang penyampaian SPT Masa PPN, SPT Masa PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik melalui saluran tertentu;
  4. Pasal 10 dengan mengubah ayat (2), ayat (4) dan ayat (6) dan menambahkan ayat-ayat baru, yaitu ayat (2a) tentang kewajiban untuk melaporkan PPh Pasal 21 dan/ atau PPh Pasal 26 yang dipotong meskipun jumlah PPh Pasal 21 dan/ atau PPh Pasal 26 yang dipotong pada Masa Pajak Desember nihil, dan ayat (8a) tentang pengecualian bagi Pemungut PPN dari kewajiban pelaporan SPT Masa PPN apabila pada suatu Masa Pajak tidak terdapat transaksi yang wajib dipungut PPN dan/ atau PPnBM;
  5. Pasal 11 dengan mengubah ayat (2) dan ayat (3) dan menambahkan 1 ( satu) ayat baru, yaitu ayat (2a) tentang tanggal validasi bagi Orang pribadi atau badan yang bukan Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pembayaran PPN yang terutang atas kegiatan membangun sendiri dan telah mendapat validasi dengan nomor transaksi penerimaan negara;
  6. Pasal 20 ayat (1) tentang pembetulan SPT oleh wajib pajak atas kemauan sendiri;
  7. Pasal 23 tentang perekaman SPT ke dalam basis data perpajakan atas SPT yang telah diberikan bukti penerimaan atau bukti penyampaian SPT.

Selain itu, terdapat penambahan beberapa pasal baru, yaitu:

  1. Pasal 3A tentang kriteria pemotong pajak yang dapat menggunakan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26, SPT Masa PPh Pasal 23 dan/ atau Pasal 26,  dan penyampaian SPT Masa PPN dalam bentuk dokumen elektronik;
  2. Pasal 9A tentang batas waktu penyampaian Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang memiliki kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh untuk Bagian Tahun Pajak;
  3. Pasal 16A tentang kewajiban untuk menyampaikan SPT Tahunan dalam batas waktu perpanjangan yang tertera pada surat pemberitahuan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan;
  4. Pasal 2 lA, Pasal 21B, Pasal 21C, Pasal 21D, dan Pasal 21E tentang penelitian SPT yang telah disampaikan, pemberian tanda terima SPT atau pengembalian SPT yang kurang lengkap, serta format Surat pemberitahuan SPT dianggap tidak disampaikan dan surat permintaan kelengkapan SPT;
  5. Pasal 23A dan 23B tentang penghitungan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
  6. Pasal 26A tentang kewajiban penyampaian SPT melalui saluran tertentu berlaku untuk SPT yang disampaikan sejak bulan April 2018.

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 26 Januari 2018.

(https://legalcentric.com/content/view/130887)

 

 

 

 

PMK No 9 PMK 03 Tahun 2018

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/PMK.05/2018
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/PMK.05/2018

No Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *