PMK No. 126/PMK.010/2017

Rangkuman Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.010/2017 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Bunga Atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ketiga Atas Jasa yang Diberikan Kepada Pemerintah Dalam Penerbitan dan/atau Pembelian Kembali/Penukaran Surat Berharga Negara di Pasar Internasional Tahun Anggaran 2017

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Tahun Anggaran 2017 telah menyediakan pagu anggaran untuk subsidi pajak penghasilan yang ditanggung pemerintah atas bunga atau imbalan Surat Berharga Negara yang diterbitkan di pasar internasional serta penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada pemerintah dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran Surat Berharga Negara di pasar internasional. Surat Berharga Negara tersebut dapat berupa surat utang negara dalam valuta asing atau surat berharga syariah negara atau sukuk negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah dalam valuta asing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, penghasilan berupa bunga atau imbalan atas Surat Berharga Negara juga mencakup diskonto surat berharga negara yang diterbitkan di pasar internasional dan penghasilan pihak ketiga sebagaimana dimaksud di atas mencakup fee atas jasa pihak ketiga tersebut dan pembayaran atas biaya yang ditimbulkan dalam penerbitan atau pembelian kembali/penukaran surat berharga negara di pasar internasional.

Untuk pelaksanaannya, Menteri Keuangan menugaskan Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak dengan menguraikan tugas-tugas yang harus dilakukan dan tindakan-tindakan yang perlu diambil secara rinci, termasuk penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pemberian subsidi pajak penghasilan ditanggung pemerintah.

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 19 September 2017 dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2017.

 

126_PMK.010_2017

 

 

 

 

Sumber https://legalcentric.com/content/view/128690

Perubahan Komponen Pajak Dan Penerimaan Negara Dalam Sektor Pertambangan Batubara
Perubahan Komponen Pajak Dan Penerimaan Negara Dalam Sektor Pertambangan Batubara

No Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *