PMK-202/PMK.010/2017 Tentang Pelaksanaan Perlakuan Pajak Penghasilan Yang Didasarkan Pada Ketentuan Dalam Perjanjian Internasional

Peraturan ini dibuat untuk mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.010/2015 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/PMK.010/2017 sebagai upaya untuk melakukan penyesuaian terhadap daftar organisasi internasional yang perlakuan Pajak Penghasilannya didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian internasional. Organisasi internasional tersebut, sebagaimana dirinci dalam Lampiran pada peraturan ini, adalah organisasi atau badan atau lembaga atau asosiasi atau perhimpunan atau forum kerjasama antar-pemerintah atau nonpemerintah, yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama internasional dan dibentuk dengan aturan tertentu atau kesepakatan bersama.

Peraturan ini juga menetapkan syarat bahwa perjanjian internasional yang terkait harus sesuai dengan Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional, tidak memuat persyaratan (reservation) atau pernyataan (declaration) mengenai ketentuan perlakuan pajak penghasilan dan telah dilakukan pengesahan dalam bentuk ratifikasi (ratification), aksesi (accession), penerimaan (acceptance) atau penyetujuan (approval) dengan pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang di bidang Perjanjian Internasional. Dengan demikian, penghasilan berupa gaji atau pembayaran lainnya dari organisasi internasional yang diterima oleh pejabat atau pegawai yang berstatus warga negara Indonesia, dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, kecuali apabila terdapat ketentuan dalam perjanjian internasional yang terkait yang secara tegas memberikan pengecualian pengenaan Pajak Penghasilan atas gaji atau pembayaran lainnya yang diterima pejabat atau pegawai yang berstatus warga negara Indonesia.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2017, dengan mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.010/2015 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/PMK.010/2017. (https://legalcentric.com/content/view/130107)

 

 

 

202_PMK.010_2017

Lampiran 202_PMK.010_2017

Seputar Daftar Harta yang Harus Dilaporkan di SPT Pajak
Seputar Daftar Harta yang Harus Dilaporkan di SPT Pajak

No Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *