Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan

Peraturan Menteri Keuangan tersebut mengatur tentang prosedur pelaporan informasi keuangan, prosedur identifikasi rekening, kewajiban dokumentasi lembaga keuangan, sanksi bagi lembaga keuangan yang tidak patuh, kerahasiaan informasi keuangan, dan sanksi pidana bagi petugas pajak yang melanggar ketentuan kerahasiaan.

Perubahan-perubahan yang dimuat dalam peraturan ini adalah sebagai berikut:

  1. Penambahan 1 ayat baru pada Pasal 6, yaitu ayat (9), tentang mandat untuk membuat peraturan lebih lanjut tentang tata cara pendaftaran lembaga keuangan pelapor dan lembaga keuangan non-pelapor;
  2. Perubahan atas ketentuan Pasal 7 ayat (5) tentang rekening keuangan yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan, yaitu rekening keuangan lama dengan agregat saldo yang tidak lebih dari USD250,000.00;
  3. Perubahan atas ketentuan Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3), serta penambahan tiga ayat baru, yaitu ayat (2a) tentang penandatanganan permintaan informasi atau bukti atau keterangan, ayat (3a) tentang pemberian bukti penerimaan untuk pemberian informasi atau bukti atau keterangan dan ayat (5) tentang mandat untuk membuat peraturan lebih lanjut terkait dengan tata cara permintaan informasi atau bukti secara elektronik;
  4. Penambahan 1 ayat baru pada Pasal 18, yaitu ayat (7), tentang mandat untuk membuat peraturan lebih lanjut tentang tata cara pendaftaran LJK, LJK lainnya atau Entitas Lain;
  5. Perubahan atas ketentuan Pasal 19 ayat (4) tentang batas maksimum jumlah saldo pada Rekening Keuangan yang harus dilaporkan menjadi Rp1,000,000,000.00;
  6. Perubahan atas ketentuan Pasal 27 tentang permintaan informasi atau bukti atau keterangan;
  7. Perubahan atas ketentuan Pasal 29 tentang cara pemberian informasi atau bukti atau keterangan berdasarkan permintaan;
  8. Penambahan satu pasal baru, yaitu Pasal 29A, tentang mandat untuk membuat ketentuan lebih lanjut tentang tata cara permintaan informasi atau bukti atau keterangan secara elektronik;
  9. Perubahan atas Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III.

 

 

 

73 PMK 03 2017 attachment

73 PMK 03 2017 attachment1

73 PMK 03 2017 body

 

 

 

 

 

 

Sumber https://legalcentric.com/content/view/126343

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-178/PJ/2018
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-178/PJ/2018

No Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *