Perpajakan atas E-Commerce di Indonesia

Di dalam laporan e-Conomy SEA 2018 atas hasil riset yang dilakukan oleh Google dan Temasek disimpulkan bahwa Gross Merchandise Value (GMV) industry e-Commerce di Asia Tenggara untuk tahun 2018 sebesar US$23,2 Milyar. Adapun dari angka tersebut, sebesar US$ 12,2 Milyar berasal dari Indonesia. Dengan kata lain, lebih dari 50% transaksi industri e-commerce di Asia Tenggara berasal dari negara kita. (Cahyani, Tempo, 2018).

Pemerintah Indonesia sebagai regulator juga tidak tinggal diam. Melihat potensi pasar e-Commerce yang terus meningkat di Tanah Air, pada tanggal 31 Desember 2018, melalui Kemeterian Keuangan, Pemerintah mengeluarkan peraturan perpajakan mengenai transaksi E-Commerce Nomor 210/PMK.010/2018 yang berlaku tanggal 1 April 2019.

Di dalam peraturan tersebut, diatur mengenai perlakuan perpajakan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Penghasilan Bea Masuk dan/atau Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) barang.

Secara administrasi perpajakan, peraturan ini mengatur bahwa Penyedia Platform Marketplace harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan wajib dikukukan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) meskipun memenuhi kriteria sebagai pengusaha kecil. Selanjutnya, Penyedia Platform Marketplace juga harus melaksanakan kewajiban Pajak Penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan untuk Pedagang dan Penyedia Jasa harus melaporkan NPWP atau Nomor Induk Kepegawaian (NIK) jika belum memiliki NPWP kepada Penyedia Platform Marketplace tanpa ada kewajiban untuk dikukuhkan menjadi PKP selama total penghasilan mereka tidak melebihi Rp 4.800.000.000 dalam satu tahun pajak. Apabila total penghasilan dari Pedagang dan Penyedia Jasa telah melebihi Rp 4.800.000.000 dalam satu tahun pajak maka harus mengikuti ketentuan PPN yang berlaku.

Selanjutnya, baik Penyedia Platform Marketplace, pedagang maupun Penyedia jasa wajib melaksanakan pelaporan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Perlu Penulis tambahkan, kewajiban khusus juga  diberikan kepada Penyedia Platform Marketplace. Di dalam peraturan ini, Penyedia Platform Marketplace harus melaporkan rekapitulasi transaksi perdagangan yang dilakukan oleh Pedagang dan/atau Penyedia Jasa kepada Direktorat Jenderal Pajak setiap bulan bersamaan dengan pelaporan SPT Masa PPN.

Disamping itu, peraturan ini juga mengatur perlakuan perpajakan untuk online retail, classified ads, daily deals atau media social. Untuk keempat platform yang Penulis sebutkan di atas, peraturan perpajakannya mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku umum.

Untuk menjalankan fungsi pengawasannya, Pemerintah menggunakan informasi keuangan yang diperoleh dari Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Asosiasi dan Big Data lainnya untuk dijadikan dasar pengujian kepatuhan kewajiban perpajakan atas transaksi e-Commerce sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku umum.

Lebih lanjut, peraturan ini juga mengatur mengenai Bea Masuk dan PDRI atas transaksi yang dilakukan melalui Penyedia Platform Marketplace yang memiliki nilai pabean Free On Board (FOB) sampai dengan USD 1,500. Dalam hal administrasi, Penyedia Platform Marketplace harus terlebih dahulu mendaftarkan entitasnya ke Kepala Kantor Pabean. Apabila telah disetujui, Penyedia Platform Marketplace diharuskan menyampaikan e-invoice untuk seluruh transaksi impor dan e-catalog kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Apabila Penyedia Platform Marketplace tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka Kepala Kantor Pabean dapat membekukan izin impor yang dimiliki Penyedia Platform Marketplace.

Penulis berpendapat bahwa langkah yang dilakukan oleh Pemerintah sedikit terlambat, melihat trend transaksi e-Commerce sudah booming beberapa tahun sebelum tahun 2019, namun sebaiknya penerbitan peraturan ini diiringi dengan sosialisasi dari Ditjen Pajak kepada pelaku e-commerce termasuk penyedia platform dan pedagang/penyedia jasa yang menggunakan platform tersebut.


Setelah penulisan dan penerbitan artikel ini, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 31/PMK.010/2019 tentang pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018.

Sehingga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik (E-Commerce), ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.telah ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku mulai tanggal 29 Maret 2019. (redaksi).


Sumber:

  1. https://bisnis.tempo.co/read/1150204/transaksi-e-commerce-indonesia-tertinggi-di-asia-tenggara/full&view=ok
  2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce)

 

Disclamer:
formasi yang terkandung pada artikel ini dimaksudkan semata-mata untuk memberikan panduan umum terkait topik yang disampaikan untuk penggunaan pribadi pembaca yang sepenuhnya bertanggung jawab atas penggunaannya. Penerapan dan dampak hukum dapat sangat bervariasi berdasarkan fakta spesifik yang berhubungan. Mengingat sifat perubahan dari hukum dan peraturan, maka penundaan, kelalaian atau ketidakakuratan dalam pemberian informasi dapat terkandung pada artikel ini. Dengan demikian, informasi pada artikel ini diberikan dengan pengertian bahwa penulis di sini tidak dalam kapasitas memberikan jasa atau advis profesional. Sehingga tulisan ini tidak boleh digunakan sebagai pengganti konsultasi profesional yang kompeten. Sebelum membuat keputusan dan/atau mengambil tindakan apa pun, pembaca harus selalu berkonsultasi dengan profesional terkait sehubungan artikel ini. Foresight Consulting sebagai salah satu konsultan pajak terbaik di Indonesia siap memberikan solusi yang tepat bagi permasalahan perpajakan anda.

 

Penulis : Andy Bagus Prakoso

Editor Materi : HU / WN
Alih Bahasa : RP / GP
Pengumuman Direktur Jenderal Pajak Nomor PENG – 04/PJ.09/2019 Permintaan Kembali Sertifikat Elektronik Yang Telah Habis Masa Berlaku Saat Libur Nasional Dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 H
Pengumuman Direktur Jenderal Pajak Nomor PENG – 04/PJ.09/2019 Permintaan Kembali Sertifikat Elektronik Yang Telah Habis Masa Berlaku Saat Libur Nasional Dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 H

No Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *