Peraturan Presiden tentang Beneficial Ownership

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan instansi terkait telah menyelesaian rancangan peraturan presiden yang terkait dengan beneficial ownership. Akses terhadap beneficial ownership merupakan salah satu syarat bagi Indonesia untuk melaksanakan Automatic Exchange of Information (AEoI). Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) akan segera melakukan peninjauan terkait hal tersebut dalam penilaian kedua.

PPATK sedang mengembangkan pendekatan sistemik dalam pemberantasan pencucian uang yang memerlukan perbaikan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan data PPATK, beberapa kasus besar pencucian uang melibatkan perusahaan dan peraturan tentang beneficial ownership tersebut hanya salah satu dari upaya perbaikan kebijakan yang terkait dengan perusahaan di Indonesia.

Selain itu, peraturan tentang beneficial ownership tersebut juga terkait dengan rekomendasi dari Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), yaitu FATF Recommendation 24 dan Immediate Outcome 5.

 

 

 

 

 

 

Sumber https://legalcentric.com/content/view/127286

Persiapan Kebijakan Super Deduction Tax Sejauh Ini
Persiapan Kebijakan Super Deduction Tax Sejauh Ini

No Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *