Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Peraturan ini mewajibkan setiap korporasi untuk menetapkan Pemilik Manfaat dari Korporasi sekurang-kurangnya 1 personil yang memenuhi kriteria sesuai dengan bentuk korporasi, yaitu kriteria Pemilik Manfaat dari perseroan terbatas, Pemilik Manfaat dari yayasan, Pemilik Manfaat dari perkumpulan, Pemilik Manfaat dari koperasi, Pemilik Manfaat dari persekutuan komanditer, Pemilik Manfaat dari persekutuan firma, dan Pemilik Manfaat dari bentuk korporasi lainnya. Akan tetapi, selain Pemilik Manfaat yang telah ditetapkan oleh korporasi tersebut, instansi berwenang dapat menetapkan Pemilik Manfaat lain berdasarkan hasil audit terhadap korporasi yang bersangkutan yang dilakukan oleh Instansi Berwenang berdasarkan Peraturan Presiden ini, atau informasi dari instansi pemerintah atau lembaga swasta yang mengelola data atau informasi Pemilik Manfaat, atau laporan dari profesi tertentu yang memuat informasi Pemilik Manfaat, atau informasi lain yang dapat dipertanggungiawabkan kebenarannya. Instansi Berwenang tersebut kemudian mengelola informasi mengenai Pemilik Manfaat yang disampaikan oleh Korporasi dalam Sistem Pelayanan Administrasi Korporasi dan diperbolehkan untuk melaksanakan kerja sama pertukaran informasi Pemilik Manfaat dengan instansi peminta, baik dalam lingkup nasional maupun internasional.

Selain itu, peraturan ini juga mewajibkan korporasi untuk menerapkan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dengan menunjuk pejabat atau pegawai untuk melaksanakan penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dan menyediakan informasi mengenai Korporasi dan Pemilik Manfaat dari Korporasi atas dasar permintaan Instansi Berwenang dan instansi penegak hukum. Prinsip mengenali Pemilik Manfaat oleh Korporasi tersebut mencakup identifikasi Pemilik Manfaat dan verifikasi Pemilik Manfaat yang dilakukan pada saat permohonan pendirian, pendaftaran, pengesahan, persetujuan, atau perizinan usaha Korporasi, atau pada saat korporasi menjalankan usaha atau kegiatannya. Selain itu, korporasi juga diwajibkan untuk melakukan pengkinian informasi Pemilik Manfaat secara berkala setiap satu tahun dan menatausahakan dokumen terkait Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam jangka waktu paling singkat 5 tahun sejak tanggal pendirian atau pengesahan Korporasi dan paling singkat 5 tahun sejak pembubaran Korporasi apabila korporasi yang bersangkutan dibubarkan.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal 5 Maret 2018. (https://legalcentric.com/content/view/131291)

 

 

Perpres 13 Tahun 2018

Skema Keberatan Pajak Akan Diubah
Skema Keberatan Pajak Akan Diubah

No Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *