Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

Terdapat dua jenis Pajak Daerah menurut Peraturan Pemerintah ini, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Kedua jenis Pajak Daerah tersebut kemudian dibedakan ke dalam dua kelompok, yaitu Pajak Daerah yang dipungut dan Pajak Daerah yang dibayar sendiri, yang diuraikan lebih lanjut dengan menyebutkan pajak-pajak yang diklasifikasikan ke dalam kedua jenis dan kedua kelompok tersebut.

Peraturan ini juga memuat ketentuan tentang penetapan jumlah, pembayaran, pelaporan dan ketetapan pajak terutang, termasuk tata cara pelaksanaannya, serta tata cara penagihan dan penghapusan piutang pajak. Selain itu, dalam hal terdapat perbedaan pendapat terkait dengan pajak daerah, peraturan ini juga memuat ketentuan tentang prosedur pengajuan keberatan dan banding, termasuk batas waktu pengajuannya.

Terdapat pula ketentuan yang mengharuskan wajib pajak yang memiliki omzet sekurang-kurangnya Rp300,000,000.- per tahun untuk menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan, yang sekurang-kurangnya memuat data penjualan dan bukti-bukti pendukungnya yang diperlukan untuk penghitungan jumlah pajak terutang. Terkait dengan ketentuan tersebut, peraturan ini juga memuat ketentuan tentang pemeriksaan atas kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 22 November 2016.

 

 

 

 

Sumber https://legalcentric.com/content/view/118665

 

PP 55 Tahun 2016

 

 

 

 

 

15 wajib pajak perusahaan wajib membuat bukti pemotongan pajak penghasilan (PPh)
15 wajib pajak perusahaan wajib membuat bukti pemotongan pajak penghasilan (PPh)

No Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *