Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.04/2016

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Atau Keringanan Bea Masuk dan/atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Dalam Rangka Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

Pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang dalam rangka KK dan PKP2B hanya dapat diberikan kepada Kontraktor yang kontraknya mencantumkan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang dalam rangka KK dan PKP2B. Pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai tersebut diberikan melalui masterlist yang ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Keuangan. Dengan demikian, Impor barang yang tidak mendasarkan pada masterlist tersebut akan dikenakan bea masuk dan/atau dipungut Pajak Pertambahan Nilai, kecuali apabila terjadi force majeure, di mana dokumen invoice yang telah disetujui oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau pejabat yang ditunjuk dapat dipergunakan sebagai pengganti masterlist.

Peraturan ini juga mengatur tentang pemindahtanganan, ekspor kembali dan pemusnahan atas barang yang diimpor dengan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK dan PKP2B serta prosedur untuk mendapatkan izin pemindahtanganan, ekspor kembali dan pemusnahan dari Kepala Kantor Pabean yang bersangkutan dan perlakuan pajak terkait dengan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai yang telah diberikan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 3 Februari 2017.

 

Sumber

Rangkuman Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.03/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.03/2017 Tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen Dan Dasar Penghitungannya Oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Di Luar Negeri Selain Badan Usaha Yang Menjual Sahamnya Di Bursa Efek
Rangkuman Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.03/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.03/2017 Tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen Dan Dasar Penghitungannya Oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Di Luar Negeri Selain Badan Usaha Yang Menjual Sahamnya Di Bursa Efek

No Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *