PER-29/PJ/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Laporan per Negara

Peraturan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.03/2016. Berdasarkan peraturan ini, laporan per negara wajib disampaikan oleh wajib pajak dalam negeri yang merupakan entitas induk dari suatu grup usaha yang memiliki peredaran bruto konsolidasi paling sedikit Rp11 triliun atau merupakan entitas konstituen yang entitas induknya merupakan subjek pajak luar negeri.

Laporan per negara tersebut harus tersedia paling lama 12 bulan setelah akhir tahun pajak. Kewajiban penyampaian laporan per negara tersebut ditentukan berdasarkan tahun pajak entitas induk mulai tahun pajak 2016. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 29 Desember 2017. (https://legalcentric.com/content/view/130560)

 

 

PER 29 PJ 2017

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.010/2017
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.010/2017

No Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *