Penomoran Peraturan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Final

Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, revisi Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu telah difinalisasi dan sedang menunggu penomoran pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Revisi tersebut memuat beberapa ketentuan penting yang patut diperhatikan, yaitu antara lain, usaha kecil dan menengah (UKM) yang dapat menggunakan tarif pajak penghasilan final sebesar 0,5% dari peredaran bruto adalah wajib pajak orang pribadi, commanditaire vennootschap, firma, dan perseroan terbatas.

Dalam revisi tersebut, pemerintah tidak mengubah ambang batas UKM yang berlaku saat ini, yaitu Rp4,8 miliar per tahun. Selain itu, revisi tersebut mengatur tentang batas waktu di mana wajib pajak orang pribadi dan badan dapat menggunakan tarif pajak penghasilan final. Wajib pajak orang pribadi dan badan masing-masing diberikan batas waktu selama 6 tahun dan 3 tahun sebelum mereka harus membayar pajak penghasilan mereka secara normal.

Sumber : https://legalcentric.com/content/view/132725

PER-02/PJ/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data Dan Pemindahan Wajib Pajak
PER-02/PJ/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data Dan Pemindahan Wajib Pajak

No Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *