Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Untuk mengantisipasi terjadinya beban puncak terkait dengan akan berakhirnya periode penyampaian Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak pada tanggal 31 Maret 2017 dan besarnya alokasi sumber daya sistem informasi dan teknologi maupun sumber daya manusia Direktorat Jenderal Pajak yang diperlukan, serta untuk memberi kesempatan bagi Wajib Pajak untuk menyampaikan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak, Direktur Jenderal Pajak telah memutuskan bahwa Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2016 setelah batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, namun tidak melewati tanggal 21 April 2017, akan dikecualikan dari pengenaan sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan. Akan tetapi, kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi harus dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi disampaikan tetapi tidak melebihi batas waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

 

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2017.

 

 

KEP 87 PJ 2017

 

 

 

 

 

 

 

Sumber https://legalcentric.com/content/view/125310

SE-39/PJ/2017 Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.010/2017 Tentang Barang Kebutuhan Pokok Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
SE-39/PJ/2017 Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.010/2017 Tentang Barang Kebutuhan Pokok Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

No Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *