Pencabutan Peraturan tentang Pelaksanaan Pengenaan PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu

Direktorat Jenderal Pajak telah mencabut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2010 dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2019. Peraturan tentang Pelaksanaan Pengenaan PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu merupakan turunan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.03/2009. Banyak wajib pajak yang telah menyatakan kekhawatiran mereka atas pencabutan tersebut.

Oleh karena itu, pemerintah menyatakan bahwa pencabutan peraturan mengenai angsuran pajak penghasilan (PPh) bagi orang pribadi pengusaha tertentu tidak mengubah ketentuan substansial perpajakan. Pencabutan tersebut memberikan pilihan bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu untuk menentukan skema perpajakan yang akan digunakan. Sebagai contoh, wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu dengan omzet hingga Rp4,8 miliar per tahun bisa menggunakan skema PPh final 0,5 persen. Wajib pajak tersebut tidak perlu membayar angsuran PPh Pasal 25 sebesar 0,75 persen.

Pemerintah menegaskan bahwa perubahan tersebut dilakukan untuk memudahkan proses perhitungan pajak dan menegaskan kepastian hukum. Tujuan pemerintah dalam pencabutan peraturan tersebut ialah untuk menyederhanakan pelaksanaan kewajiban pajak bagi pelaku usaha dengan mencabut ketentuan-ketentuan yang tidak memudahkan proses pelaksanaan tersebut.

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : http://europe.legalcentric.com/content/view/141364

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.010/2017
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.010/2017

No Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *