Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain

Peraturan ini dikeluarkan untuk mengganti ketentuan tentang penunjukan badan-badan tertentu sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain. Penggantian tersebut dilakukan untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan, menjaga ketersediaan bahan baku untuk kilang dalam negeri, memperlancar pelayanan ekspor mineral dan batubara, serta menyelaraskan ketentuan tarif pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang kiriman dengan tarif bea masuk untuk barang kiriman.

 

Dalam peraturan yang baru ini, pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 antara lain adalah Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), bendahara pengeluaran, Badan Usaha Milik Negara, Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), produsen atau importir bahan bakar . minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, dan badan usaha lainnya. Peraturan ini juga menetapkan besaran pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dilakukan oleh pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 tersebut di atas. Selain itu, peraturan ini juga menetapkan kegiatan impor dan pembayaran yang dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang impor serta cara penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22.

 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber https://legalcentric.com/content/view/124852

SE-20/PJ/2017 Pengawasan Wajib Pajak Pasca Periode Pengampunan Pajak
SE-20/PJ/2017 Pengawasan Wajib Pajak Pasca Periode Pengampunan Pajak

No Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *