Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah untuk Industri Sektor Tertentu

Bea masuk ditanggung Pemerintah dapat diberikan kepada industri sektor tertentu atas impor barang dan bahan. Bea masuk ditanggung pemerintah dapat diberikan kepada industri sektor tertentu berdasarkan kriteria penilaian:

  1. memenuhi penyediaan barang dan/atau jasa untuk kepentingan umum, dikonsumsi oleh masyarakat luas, dan/atau melindungi kepentingan konsumen,
  2. meningkatkan daya saing,
  3. meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dan
  4. meningkatkan pendapatan negara.

Penentuan bobot masing-masing kriteria penilaian diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.011/2014. Masing-masing kriteria penilaian untuk industri sektor tertentu diberikan dengan nilai antara 10 sampai dengan 100 dan total nilai industri sektor tertentu yang dapat diberikan bea masuk ditanggung pemerintah paling sedikit 50.

Perusahaan industri dan/atau asosiasi industri mengajukan usulan industri sektor tertentu untuk mendapatkan fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah kepada Direktur Pembina Industri. Berdasarkan analisa terhadap permohonan tersebut, Direktur Pembina Industri menyetujui atau menolak permohonan bea masuk ditanggung pemerintah. Direktur Pembina Industri kemudian mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri melalui Sekretaris Direktorat Jenderal. Jika hasil analisis permohonan bea masuk ditanggung pemerintah disetujui, Menteri Perindustrian mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan. Menteri Keuangan menerbitkan pagu anggaran bea masuk ditanggung pemerintah berdasarkan industri sektor tertentu melalui Peraturan Menteri Keuangan.

Perusahaan industri yang akan memperoleh pagu anggaran bea masuk ditanggung pemerintah harus memiliki rencana impor barang yang telah ditandasahkan oleh Direktur Jenderal Pembina Industri. Berdasarkan permohonan verifikasi industri, lembaga pelaksana verifikasi melakukan verifikasi industri dan menerbitkan surat keterangan verifikasi industri paling lambat 10 hari sejak permohonan perusahaan industri dinyatakan lengkap dan benar. Lembaga pelaksana verifikasi melakukan verifikasi industri dan verifikasi kemampuan produsen dalam negeri. Lembaga pelaksana verifikasi dinilai oleh tim penilai lembaga pelaksana verifikasi.

Perusahaan dapat melakukan penambahan rencana impor barang dan perubahan rencana impor barang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini. Dalam hal terdapat perusahaan industri yang menyatakan mampu memproduksi barang dan bahan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan tentang pemberian fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah tahun anggaran berjalan, perusahaan industri dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri untuk dilakukan verifikasi kemampuan produsen dalam negeri oleh lembaga pelaksana verifikasi. Laporan hasil verfikasi kemampuan produsen dalam negeri menjadi salah satu bahan masukan dalam pemberian fasilitas bea masuk ditanggung Pemerintah.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2019 dengan mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/3/2017 dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/M-IND/PER/5/2008.

 

 

 

 

 

 

 

Sumber https://legalcentric.com/content/view/142165

PER-25/PJ/2017 Pelaksanaan Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang Dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan Dan Tata Cara Pelaporan Utang Swasta Luar Negeri
PER-25/PJ/2017 Pelaksanaan Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang Dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan Dan Tata Cara Pelaporan Utang Swasta Luar Negeri

No Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *