Memperketat Kebijakan Pemberian Fasilitas Fiskal untuk Perusahaan Batu Bara

Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2019, pemberian fasilitas fiskal seperti pembebasan bea masuk dan pajak pertambahan nilai (PPN) atas impor oleh perusahaan batu bara diperketat. Beberapa ketentuan ditujukan untuk kontraktor yang ingin mendapatkan pembebasan PPN. Ketentuan tersebut menyertakan jangka waktu pembebasan bea masuk atas impor barang dalam kontrak karya dan perjanjian kerja sama pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B).

Ketentuan tersebut merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara terkait dengan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, kontrak karya atau PKP2B untuk dapat melakukan perubahan bentuk pengusahaan pertambangan menjadi izin usaha pertambangan khusus. Penyertaan akan memudahkan pelayanan perpajakan dan kepabeanan di sektor pertambangan mineral dan batu bara.

Selain itu, fasilitas keringanan atau pembebasan bea masuk dan PPN berlaku sejak penandatanganan kontrak. Pembebasan tersebut tetap diberikan sampai berakhirnya masa kontrak tertentu. Kontrak tersebut merupakan kontrak yang ditandatangani sebelum tahun 1990, yang mencantumkan pemberian keringanan atau pembebasan bea masuk atas impor barang dalam rangka PKP2B, yang tidak mencantumkan ketentuan tentang jangka waktu pemberian keringanan atau pembebasan bea masuk dan kontraktor PKP2B yang barang impornya milik negara.

 

Sumber : https://legalcentric.com/content/view/142230

Pemeriksaan Data Wajib Pajak Bukan Peserta Program Pengampunan Pajak
Pemeriksaan Data Wajib Pajak Bukan Peserta Program Pengampunan Pajak

No Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *