Konfirmasi Status Wajib Pajak

Pemerintah telah menetapkan target rasio pajak sebesar 13,7% sampai dengan tahun 2024 dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Hestu Yoga Saksama, penegakan kepatuhan pajak merupakan kunci dari pencapaian target rasio pajak tersebut.

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak telah mempersiapkan beberapa program, salah satunya adalah konfirmasi status wajib pajak. Konfirmasi status wajib pajak adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi pemerintah sebelum memberikan layanan publik tertentu. Instansi pemerintah tidak dapat memberikan layanan tersebut apabila data wajib pajak seperti nomor pokok wajib pajak dan surat pemberitahuan dinyatakan tidak valid.

Sampai dengan bulan Juni 2019, konfirmasi status wajib pajak sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 telah diterapkan oleh 12 kementerian dan lembaga. Selanjutnya, konfirmasi status wajib pajak tersebut akan diterapkan pada 16 kementerian dan lembaga lain.

 

 

 

 

 

 

 

Sumber https://legalcentric.com/content/view/141559

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2016
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2016

No Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *