Kewajiban Penyampaian Laporan Pengalihan Dan Realisasi Investasi/Penempatan Harta Tambahan

Kewajiban Penyampaian Laporan Pengalihan dan Realisasi Investasi/Penempatan Harta Tambahan

Direktorat Jenderal Pajak berencana untuk merevisi Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-03/PJ/2017 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pengawasan Harta Tambahan dalam Rangka Pengampunan Pajak yang mengatur tentang laporan penempatan harta pengampunan pajak.

Wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan/atau wajib pajak yang harta tambahannya berada di luar negeri dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Republik Indonesia tidak akan diwajibkan untuk menyampaikan laporan pengalihan dan realisasi investasi harta tambahan dan/atau penempatan harta tambahan. Meskipun demikian, harta tersebut tetap perlu dilaporkan dalam surat pemberitahuan.

Berdasarkan data, dari 972 ribu peserta amnesti pajak, 431 ribu di antaranya termasuk dalam kategori UMKM sehingga mereka akan terdampak oleh revisi yang menurut rencana, akan diterbitkan dalam waktu dekat.

Source https://legalcentric.com/content/view/131280

PER 28 PJ 2016 Tentang Ketentuan Pengalihan Harta Berupa Dana Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dalam Rangka Pengampunan Pajak
PER 28 PJ 2016 Tentang Ketentuan Pengalihan Harta Berupa Dana Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dalam Rangka Pengampunan Pajak

No Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *