Kewajiban E-commerce Asing untuk Memiliki Kantor Perwakilan di Indonesia

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Salah satu ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan tersebut adalah kewajiban memiliki kantor perwakilan bagi penyelenggara PMSE (PPMSE) luar negeri guna menjamin perlindungan bagi konsumen. Kewajiban tersebut berlaku bagi PPMSE luar negeri yang telah memenuhi kriteria, yakni antara lain, melakukan lebih dari 1.000 transaksi dengan konsumen per tahun atau melakukan pengiriman sebanyak lebih dari 1.000 paket per tahun. Kantor perwakilan tersebut hanya dapat mewakili satu PPMSE luar negeri dan harus terletak di wilayah Indonesia. PPMSE yang tidak memiliki kantor perwakilan akan dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pemasukan daftar hitam, pemblokiran sementara, dan/atau pencabutan izin usaha. Selain kewajiban memiliki kantor perwakilan di Indonesia, peraturan ini juga menyatakan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam PMSE seperti PPMSE, pedagang, dan Penyelenggara Sarana Perantara, wajib memiliki izin.

 

 

 

 

 

Sumber: https://legalcentric.com/content/view/150989

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 08/PJ/2018
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 08/PJ/2018

No Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *