Jika BI Menaikkan Suku, Pertumbuhan akan Bergantung Pada Kebijakan Fiskal: Sri Mulyani

Bank Indonesia mengisyaratkan bahwa pertemuan Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) pada hari Rabu dan Kamis untuk meningkatkan patokan suku bunga reverse repo tujuh hari dalam upaya mempertahankan nilai tukar rupiah pada nilai wajarnya.

 

Jika keputusan itu diambil, itu akan mengakhiri era suku bunga rendah yang telah menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi negri.

 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kebijakan fiskal akan menjadi penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah penarikan dana asing dari Indonesia sebagai dampak dari “normalisasi” ekonomi dunia.

 

“Tantangan kami dalam hal fiskal. Walaupun kita harus memungut pajak, kita juga harus menawarkan insentif,” kata Sri Mulyani di pertemuan para bankir tahunan, bertema “Reformasi Kebijakan Fiskal sebagai Stimulus untuk Meningkatkan Ekonomi ”.

 

Sri Mulyani juga menambahkan bahwa setelah merevisi peraturan tax holiday, dimana diutamakan untuk investasi yang dimulai dari Rp 500 miliar (US $35.49 juta), pemerintah saat ini sedang merevisi kententuan atas tunjangan pajak terkait investasi di bawah Rp500 miliar.

 

“[Revisi] peraturan tentang tunjangan pajak sedang dalam proses finalisasi. Investor tidak perlu khawatir soal pajak. Mereka punya waktu lama [sampai pemerintah mengumpulkan pajak],” kata Sri Mulyani sebagaimana dikutip kontan.co.id.

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang baru diterbitkan No. 35/2018, pemerintah menawarkan prosedur yang lebih sederhana dan insentif yang lebih menarik. Perusahaan-perusahaan lama sekarang dapat memperoleh tax holiday untuk ekspansi, serta tingkat pengurangan pajak sebesar 100 persen selama lima hingga 20 tahun, dan lebih banyak pelaku bisnis sekarang berhak mendapatkan insentif pajak. (bbn)

 

Sumber: http://www.thejakartapost.com/news/2018/05/16/if-bi-increases-rate-growth-will-rely-on-fiscal-policy-sri-mulyani.html 

PER 28 PJ 2016 Tentang Ketentuan Pengalihan Harta Berupa Dana Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dalam Rangka Pengampunan Pajak
PER 28 PJ 2016 Tentang Ketentuan Pengalihan Harta Berupa Dana Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dalam Rangka Pengampunan Pajak

No Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *