Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Pegawai Dari Pemberi Kerja Dengan Kriteria Tertentu.

Baru – baru ini, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2016 yang mengatur mengenai perlakuan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai dari pemberi kerja dengan kriteria tertentu. Tujuan utama dari PP ini adalah untuk mendorong daya saing industri tertentu, khususnya yang berorientasi ekspor, serta mendukung program Pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja.

Fasilitas yang diberikan berdasarkan PP ini yaitu pegawai yang menerima penghasilan dari pemberi kerja dengan kriteria tertentu dengan jumlah Penghasilan Kena Pajak dalam satu tahun di bawah Rp 50 juta, dikenai pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif 2,5 persen dan bersifat final. Padahal sebelumnya kriteria ini dikenai tarif PPh sebesar lima persen dan bersifat non final.Sedangkan untuk penghasilan di atas Rp 50 juta tetap dikenai pemotongan PPh Pasal 21 sebesar 15 persen dan bersifat final.

Lebih lanjut, yang dimaksud dengan industri tertentu disebut di atas adalah industri tekstil, produk tekstil, dan alas kaki yang harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu mempekerjakan pegawai langsung minimal 2.000 (dua ribu) orang, menanggung PPh Pasal 21 pegawainya, melakukan ekspor paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai penjualan tahunan pada tahun sebelumnya, serta memiliki perjanjian kerja bersama yang mengikutsertakan pegawainya dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.Selain itu, PP ini juga menyatakan bahwa perusahaan pemberi kerja tidak sedang mendapatkan atau memanfaatkan fasilitas PPh berdasarkan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, atau fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.

Sementara menurut Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat, pemotongan tarif PPh ini tidak akan memberikan dampak besar bagi perusahaan tekstil dan alas kaki yang membayar pajak pegawainya. Sebab melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, pemerintah telah menaikkan batasan PKP yang berlaku surut sejak bulan Januari 2016. Dengan pemotongan tersebut, artinya hanya akan ada sedikit pegawai yang mendapatkan fasilitas pengurangan PPh Pasal 21 sebesar 50% (lima puluh persen). Lebih lanjut, Ade menjelaskan seharusnya Pemerintah bisa mencari cara untuk mendorong pertumbuhan industri ini melalui kebijakan lain. Misalnya dengan tidak mengenakan Pajak Pertambahan Nilai ketika membeli bahan baku dari dalam negeri yang nantinya atas hasil produksi tersebut juga akan dijual ke luar negeri. Di samping itu, para pengusaha juga berharap adanya rantai pasok yang lebih terintegrasi sehingga memberikan kemudahan bagi industri dalam menekan biaya produksi.

Ketentuan mengenai tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku untuk Masa Pajak Juli 2016 sampai dengan Masa Pajak Desember 2017, dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 17 Oktober 2016.

Sumber:

  1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2016
  2. http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/16/10/30/ofuw2r382-pemotongan-pph-buruh-tekstil-tak-cukup-berdampak-ke-industri

 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019

No Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *