Dua Poin Penting dalam Pajak Ekonomi Digital

Pajak ekonomi digital merupakan salah satu aspek yang dibahas dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan. Menurut Direktur Jenderal Pajak, Robert Pakpahan, terdapat dua poin yang akan dibahas terkait dengan pajak atas perdagangan melalui sistem elektronik karena pemerintah berusaha untuk memberikan level playing field antara transaksi perdagangan konvensional dan elektronik.

Poin pertama adalah pemungutan dan penyetoran pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% atas impor barang dan jasa tidak berwujud. Pada saat ini, kewajiban tersebut dilakukan oleh konsumen dalam negeri dengan surat setoran pajak. Menurut rencana, pemerintah akan mewajibkan subjek pajak luar negeri apakah melalui perwakilannya di Indonesia atau secara langsung untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN.

Poin kedua adalah pengenaan pajak atas penghasilan terkait dengan transaksi elektronik yang dilakukan di Indonesia oleh subjek pajak luar negeri yang tidak memiliki badan usaha di Indonesia. Bentuk usaha tetap tidak hanya didasarkan pada kehadiran fisik, tetapi juga didasarkan pada kehadiran ekonomi secara signifikan dalam RUU tersebut yang akan merevisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Nomor 7 Tahun 1983, dan Nomor 8 Tahun 1983.

 

 

 

 

 

 

 

Sumber https://legalcentric.com/content/view/142746

SE-39/PJ/2017 Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.010/2017 Tentang Barang Kebutuhan Pokok Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
SE-39/PJ/2017 Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.010/2017 Tentang Barang Kebutuhan Pokok Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

No Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *