Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/PMK.010/2018 mengatur kemudahan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan (tax holiday)

Peraturan ini menetapkan bahwa wajib Pajak badan yang melakukan penanaman modal baru pada industri pionir dapat memperoleh pengurangan Pajak Penghasilan badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha utama yang dilakukan sebesar 100% dari jumlah Pajak Penghasilan badan yang terutang. Pengurangan Pajak Penghasilan badan tersebut diberikan  untuk jangka waktu:

  • selama 5 tahun pajak untuk penanaman modal baru dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit sebesar Rp500.000.000.000,00 dan paling banyak kurang dari Rp1.000.000.000.000,00 atau
  • selama 7 tahun pajak untuk penanaman modal baru dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000.000,00 dan paling banyak kurang dari Rp5.000.000.000.000,00 atau
  • selama 10 tahun pajak untuk penanaman modal baru dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit sebesar Rp5.000.000.000.000,00 dan paling banyak kurang dari Rp15.000.000.000.000,00 atau
  • selama 15 tahun pajak untuk penanaman modal baru dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit sebesar Rp15.000.000.000.000,00 dan paling banyak kurang dari Rp30.000.000.000.000,00 atau
  • selama 20 (dua puluh) tahun pajak untuk penanaman modal baru dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit sebesar Rp30.000.000.000.000,00.

Setelah jangka waktu pemberian pengurangan Pajak Penghasilan badan tersebut berakhir, Wajib Pajak yang bersangkutan akan diberikan pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar 50% dari Pajak Penghasilan badan terutang selama 2 tahun pajak berikutnya.

Industri Pionir yang dimaksud dalam peraturan ini antara lain mencakup industri logam dasar hulu (besi baja dan bukan besi baja), industri pemurnian dan/atau pengilangan minyak dan gas bumi, industri petrokimia berbasis minyak bumi, gas alam, atau batubara, industri kimia dasar anorganik, industri kimia dasar organik industri bahan baku farmasi, industri pembuatan semi konduktor dan komponen utama komputer lainnya yang terintegrasi dengan industri pembuatan komputer, dan lain-lain, sebagaimana yang akan diatur dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal. Setelah selesai memanfaatkan pengurangan Pajak Penghasilan badan berdasarkan Peraturan Menteri ini, wajib pajak yang bersangkutan dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang usaha tertentu dan/atau di daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah mengenai fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang usaha tertentu dan/atau di daerah tertentu sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku, namun fasilitas pajak tersebut tidak dapat diberikan secara bersamaan dengan fasilitas pajak berdasarkan peraturan ini. Bagian berikutnya dari peraturan ini memuat ketentuan yang rinci tentang persyaratan dan prosedur untuk mendapatkan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan tersebut.

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 April 2018, dengan mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015.

 

 

Penurunan Rasio Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pada Tahun 2018
Penurunan Rasio Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pada Tahun 2018

No Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *