Perubahan Komponen Pajak dan Penerimaan Negara dalam Sektor Pertambangan Batubara

Sampai saat ini, pemerintah masih mempersiapkan kebijakan yang akan diterapkan terhadap pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara generasi pertama yang statusnya akan berubah menjadi pemegang izin usaha pertambangan khusus. Salah satu kebijakan tersebut terkait dengan perpajakan dan penerimaan negara yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara.

Menurut rencana, pemerintah akan mengubah komponen pajak dan penerimaan negara. Pajak penghasilan badan akan diturunkan dari 45% menjadi 25%. Akan tetapi, dana hasil produksi batubara akan dinaikkan dari 13,5% menjadi 15%.

Sedangkan laba bersih akan dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10% sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Setelah status mereka berubah menjadi pemegang izin usaha pertambangan khusus, mereka wajib membayarkannya kepada pemerintah pusat sebesar 4% dan kepada pemerintah daerah sebesar 6%..

 

 

 

Sumber https://legalcentric.com/content/view/138019

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39/P Tahun 2019 Pengangkatan Dalam Jabatan Hakim Pengadilan Pajak
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39/P Tahun 2019 Pengangkatan Dalam Jabatan Hakim Pengadilan Pajak

No Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *