Advance Pricing Agreement untuk Mencegah Pajak Ganda

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berencana untuk mengembangkan Advance Pricing Agreement (APA) sebagai instrumen pajak demi mencegah pajak ganda. Rencana tersebut ditujukan untuk meningkatkan kepastian berusaha di Indonesia dan meyakinkan para investor sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.

Instrumen pajak tersebut dikembangkan dengan perundingan di muka melalui Mutual Agreement Procedure yang membahas tentang transaksi perusahaan antar negara atau transaksi yang terafiliasi.

APA sebenarnya sudah mulai diterapkan sejak tahun 2015, tetapi sampai saat ini hanya sedikit perusahaan yang memanfaatkannya. Salah satu alasannya adalah karena para pelaku usaha belum yakin bahwa DJP dapat mengelola APA sesuai dengan standar internasional.

Untuk mewujudkan rencana tersebut, pemerintah perlu mengubah Peraturan Menteri Keuangan No. 7/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement).

 

 

 

 

 

 

Sumber https://legalcentric.com/content/view/131348

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139/PMK.08/2018
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139/PMK.08/2018

No Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *